Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tanjunganom Nganjuk

Mencetak Generasi Muda Yang Unggul dan Berprestasi

Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

Surat Edaran Pembayaran Tuprof Guru

Oleh Admin 18-11-2014 14:46:52

A. Pengertian
Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru sesuai dengan sertifikat profesinya dan pemenuhan beban jam mengajar sebagai penghargaan atas profesionalitasnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. Dasar Hukum
Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru RA/Madrasah berpedoman pada :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen,
Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehornatan Profesor;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor I64/PMK.05120 10 tentang Tata Cara Pembayaran
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan
Kehormatan Profesor;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran
Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Dalam Binaan
Kementerian Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.I.I1166/20 12 tentang
Pedoman Teknis Perhitungan Beban Kerja Guru Raudhlatul Athfal/Madrasah.
C. Kriteria dan Persayaratan
1. Guru RA/Madrasah penerima tunjangan profesi wajib memenuhi kriteria dan
persayaratan sebagaimana tencantum dalam KMA No. 73 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas
Dalam Binaan Kementerian Agama:
a. Kriteria Penerima
1.) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memangku Jabatan Fungsional Guru pada RA
dan Madrasah;
2.) Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) pada RA dan Madrasah.
b. Persyaratan
1.) Memiliki Sertifikat Pendidik;
2.) Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
3.) Aktif melaksanakan tugas sebagai guru;
4.) Mengajar, melakukan tugas bimbingan sesuai dengan bidang studi atau mata
pelajaran yang tercantum sertifikat pendidik yang dimilikinya sesuai denganjenjang
dan struktur kurikulum yang berlaku (ketentuan terlampir);
5.) Memenuhi beban kerja sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam;
6.) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
7.) Ditetapkan sebagai guru professional oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
b. JTM Guru bersertifikat pendidik yang mengajar bidang studi atau mata pelajaran yang
berbeda dengan yang tercantum dalam sertifikat pendidik tidak dapat dihitung sebagai
kelayakan penerima tunjangan profesi kecuali serumpun (minimal 6 JTM harus sesuai
dengan mata pelajaran tercantum pad a sertifikat pendidik) dengan ketentuan terlampir.
D. Beban Kerja
a. Guru bersertifikat pendidik wajib memenuhi beban kerja kumulatif minimal 24 Jam Tatap
Muka (JTM) dan maksimal 40 JTM per pekan dengan ketentuan minimal 6 JTM
diantaranya harus sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran yang tercantum dalam
sertifikat pendidik dan dilaksanakan pada satminkal yang sesuai dengan jenjang dan
struktur kurikulum yang berlaku.
c. Pemenuhan beban kerja lain yang dapat diakui adalah sebagai berikut:
1.) Bimbingan belajar (pembelajaran ko-kurukuler) yang diberikan kepada peserta didik
secara terstruktur, terjadwal, atau klasikal;
Contoh : bimbingan BTQ untuk mata pelajaran Al Quran Hadis. Pembelajaran kokurukuler
yang demikian dapat diperhitungkan maksimal2 (dua) JTM
dalam 1 (satu) pekan untuk 1 (satu) mata pelajaran untuk 1 (satu)
satuan pendidikan.
Bila pembelajaran ko-kurukuler dilaksanakan untuk lebih dari 1(satu) mata pelajaran,
maka akumulasi dari keseluruhan pembelajaran ko-kurukuler maksimal6 (enam) JTM
dalam satu pekan untuk satu satuan pendidikan.
2.) Tugas mengajar pada program kelompok belajar Paket A, Paket B, dan Paket C yang
sesuai atau serumpun dengan nama mata pelajaran yang tercantum dalam
Sertifikat Pendidik;
3.) Tugas tambahan pada satminkal sebagai:
I. Kepala RA/Madrasah setara 18 JTM;
11. Wakil Kepala RA/Madrasah setara 12 JTM;
Ill. Ketua Program Keahlian setara 12 JTM;
IV. Kepala Perpustakaan setara 12 lTM;
v. Kepala Laboratorium setara 12 lTM;
VI. Kepala Bengkel setara 12 lTM;
V11. Kepala Unit Produksi setara 12 lTM;
4.) Team Teaching (pembelajaran bertim), yaitu pembelajaran pada satu mata pelajaran
yang diampu oleh dua atau tiga orang guru dalam satu rombongan belajar dalam satu
waktu bersamaan yang dilakukan karena tuntutan kurikulum yang membutuhkan lebih
dari satu orang guru untuk menangani satu rombongan belajar yang proses
pembelajarannya merupakan satu kesatuan.
5.) Bimbingan pengayaan dan remedial yaitu penugasan secara khusus kepada guru untuk
kelompok peserta didik yang memerlukan bimbingan secara khusus dapat
diperhitungkan 2(dua) lTM. Bimbingan ini harus terjadwal dan hanya untuk
beberapa mata pelajaran yang benar-benar membutuhkan melalui penugasan
oleh Kepala Madrasah dan disetujui oleh pengawas dan tidak diperkenankan
untuk dilakukan pada semua mata pelajaran yang ada.
6.) Pembinaan kegiatan ekstra kurikuler.
Tiap satuan pembinaan kegiatan ekstra kurikuler maksimal diperhitungkan 2 (dua)
lTM/pekan. Setiap bentuk kegiatan ekstra kurikuler hanya diperbolehkan
dibimbing oleh satu orang guru dan setiap guru hanya diperbolehkan menjadi
pembimbing untuk satu bentuk kegiatan ekstra kurikuler.
d. Penetapan beban kerja guru tiap satuan pendidikan berbentuk SKMT (Surat Keterangan
Melaksanakan Tugas) yang ditandangani oleh Kepala RA/Madrasah dan wajib
diketahui/disetujui oleh Pengawas Madrasah.
e. Penetapan beban kerja minimal secara totallkolektif telah terpenuhi berbentuk Surat
Keterangan Beban Kerja (SKBK) yang diterbitkan oleh:
1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota bagi:
1. Guru RA/Madrasah yang berstatus PNS Kementerian Agama yang ditugaskan
pada RA/Madrasah swasta;
11. Guru RA/Madrasah yang berstatus PNS pada instansi lain yang ditugaskan
pada RA/Madrasah swasta;
111. Guru RA/Madrasah yang berstatus Bukan PNS tetapi merupakan Guru Tetap
yang bertugas pada RA/Madrasah swasta atau RA/Madrasah negeri.
2) Kepala Madrasah Negeri bagi Guru PNS yang bertugas pada RA/Madrasah negeri;
f. SKMT dan SKBK wajib dibuat tiap semester atau 2(dua) kali dalam satu tahun;
E. Ketentuan Lain
1. Guru bersertifikat pendidik dari instansi lain yang telah mutasi dan menjadi Guru di
Kementerian Agama dapat sah dibayarkan tunjangan profesinya apabila tercantum dalam
Keputusan Direktur lenderal Pendidikan Islam sebagaimana persyaratan yang tercantum
dalam KMA No. 73 Tahun 2011.
2. Terkait bahwa Guru harus mengampu bidang tugasnya sesuai dengan sertifikat pendidik yang
dimilikinya, maka setiap proses mutasi ataupun promosi Guru wajib menyertakan copy
sertifikat pendidik (bagi Guru yang sudah sertifikasi) sebagai berkas pendukung.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota agar memberdayakan Pengawas Madrasah
untuk melakukan optimalisasi Supervisi Akademik di RA/Madrasah dengan menjunjung
tinggi prinsip profesionalitas.
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pendandatangan SPTJM (Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak) bertanggung jawab penuh atas perhitungan dan pembayaran
Tunjangan Profesi, dan terhadap kerugian Negara yang timbul sebagai akibat kesalahan
perhitungan dan pembayaran tunjangan sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 164/PMK.OS120 10 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen,
Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor, wajib mengganti
kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Surat

Lampiran