Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tanjunganom Nganjuk

Mencetak Generasi Muda Yang Unggul dan Berprestasi

Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

Senjang Anggaran Pendidikan: DAK Sekolah 256 Triliun, Madrasah Hanya 16 Triliun

Oleh Admin 21-01-2015 08:42:23

Jakarta (Pinmas) —- Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kamaruddin Amin menegaskan bahwa anggaran pendidikan madrasah hanya 16 triliun sehingga baru dapat menyelesaikan 3 – 5 % dari total masalah sarana dan prasarana (sarpras) di madrasah. Ironisnya, meski kontribusi madrasah mencapai 20%, tapi total anggaran yang tersedia baru 6% dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang didistrbusikan ke daerah dan hanya diperuntukan bagi sekolah yang mencapai 256 triliun.

“Ada masalah yang sangat fundamental dalam pengelolaan madrasah di Pendis yang tidak pernah bisa selesai kalau tidak ada skema penanganan khusus tentang sarana dan prasarana madrasah. Karena anggaran yang selama ini tersedia untuk sarana dan prasarana madrasah itu hanya bisa mengcover sekitar 3 – 5 % dari total masalah sarana dan prasarana. Jadi kalau setiap tahun hanya 3 – 5 %, artinya sampai kapanpun masalah sarana dan prasarana ini tidak selesai,” demikian penegasan Kamaruddin Amin saat dimintai tanggapannya terkait masih banyaknya bangunan madrasah yang rusak, Jakarta, Selasa (20/01).

“Coba bayangkan, anggaran madrasah itu hanya 16 triliun di seluruh Indonesia. Sementara DAK untuk sekolah  yang dikirim ke daerah itu 256 triliun.  Artinya, hanya 5 – 6 % anggaran madrasah dari DAK.  Padahal kontribusi madrasah itu hampir 20%. Jadi sangat tidak proporsional anggaran itu,” tambahnya.

Menurutnya,  kalau ada keinginan dari pengambil keputusan di negeri ini untuk mengatasi masalah madrasah ini, maka harus ada kebijakan yang bisa diambil, salah satunya dengan mengurangi DAK yang dikirim ke daerah untuk dipindahkan ke APBN Kementerian Agama yang dialokasikan untuk menanggulangi masalah sarpras madrasah. Untuk itu diperlukan perubahan politik anggaran yang lebih berpihak kepada madrasah. Jika tidak, lanjut guru besar UIN Alauddin Makassar ini, masalah sarpras madrasah akan terus ada.

“(dengan anggaran yang) apa adanya seperti sekarang ini, memang tetap bisa jalan. Buktinya kualitas madrasah juga tidak jelek, bisa bersaing. Tapi kita kan menyaksikan madrasah roboh, madrasah kumuh, madrasah runtuh di mana-mana, itu tidak akan pernah selesai, makin lama makin banyak karena memang anggaran yang tersedia sangat kecil,” jelasnya. 

Satu-satunya jalan, kata Kamaruddin Amin,  adalah menambah anggaran sarana dan prasarana. Kalau DAK yang ditransfer ke daerah hanya untuk sekolah sehingga tidak mungkin diperuntukan bagi madrasah karena instansi vertikal, maka mestinya alokasi DAK bisa dikurangi dan dialokasikan untuk madrasah melalui APBN Kemenag.

“Ambil 2% dibawa ke APBN Kementerian Agama, Pendis untuk menangani masalah sarana dan prasarana. Kita sudah menghitung, kira-kira membutuhkan 5 – 6 triliun pertahun,” ujarnya. 

“Kalau kita dapat anggaran tambahan 6 triliun untuk sarana dan prasarana, insya Allah 5 tahun bisa selesai. Paling tidak rehab berat (madrasah) yang roboh-roboh dalam 5 tahun bisa tuntas, bisa selesai,” tambahnya.

Relokasi sedikit anggaran dari DAK untuk madrasah relevan, kata Kamaruddin, karena pada kenyataannya DAK selama ini juga tidak habis terserap. Setiap tahun menjadi Silva di daerah, karena daerah tidak bisa menyerap tuntas. Akan lebih baik jika dialokasikan ke madrasah yang memang membutuhkan. 

“Kan juga sangat menyedihkan. Sekolah-sekolah di daerah gubernur bantu, bagus-bagus. Sementara di sebelahnya ada madrasah roboh.  Senjangnya keliihatan banget. Sama-sama rakyat Indonesia. Kalau Gubernur tidak bisa bantu karena DAK, ya sudah kurangi sedikit DAK pindahan ke APBN Kementerian Agama,” tandasnya.(mkd/mkd)