Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tanjunganom Nganjuk

Mencetak Generasi Muda Yang Unggul dan Berprestasi

Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

SOSIALISASI DAN KOORDINASI UU.23 Th. 2014 DI JAWA TIMUR

Oleh Admin 13-02-2015 10:21:45

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tahun 2015 ini sistem administrasi pengelolaan pendidikan menengah SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi dimana sebelumnya pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) dibawah kewenangan tingkat Kabupaten/Kota, menyikapi hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengadakan Sosialisasi dan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/ Kota se-Jawa Timur yang dilaksanakan bertahap dengan 3 gelombang.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam pengarahannya menegaskan pelaksanakan UU No. 23 Tahun 2014 ini harus dilakukan bersama-sama, pemerintah provinsi membutuhkan bantuan dari kab/ kota untuk memilah dan memilih persoalan-persoalan yang terjadi di daerah terkait dengan penerapan UU ini. UU tentang pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan ini memiliki rentang waktu sampai tahun 2016, dan diharapkan di tahun 2017 semua telah selesai. Beliau menyatakan optimis bahwa penerapan UU 23 Tahun 2014 ini berjalan lancar, untuk hasilnya tidak bisa dilihat dalam 1-2 tahun, tetapi akan dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Dalam sosialisasi ini beberapa perwakilan dari Dinas Pendidikan Kab/ Kota di Jawa Timur menyatakan beberapa hal yang berkaitan teknis dengan proses pengalihan kewenangan, seperti bagaimana mekanisme penyeleksian kepala sekolah untuk SMA dan SMK, dan urgensi UU 23 Tahun 2014 ini dibuat. Dr. Harun, menyatakan bahwa UU 23 Tahun 2014 ini dibuat dengan kajian mendalam dan tidak mudah, setuju dan tidak setuju adalah hal yang pasti terjadi, dan menurut beliau tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pemerataan pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik; tenaga kependidikan; peserta didik; pengawas; dsbnya terutama untuk jenjang pendidikan menengah di tingkat provinsi.